Wawancara Kompas TV: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Investasi Maritim Indonesia

Pada tanggal 6 Mei 2021 Masyita Crystallin, sebagai Juru Bicara INA, duduk bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BKPM, hadir di Kompas TV membahas usaha pemerintah untuk mendorong investasi. Pemerintah terus berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19, salah satunya dengan cara menarik investor sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga yang bersifat komersial, bertugas mengumpulkan investor, baik global maupun domestik. INA diharapkan dapat membantu investor global untuk berinvestasi di Indonesia antara lain membantu mengelola investasi dan meningkatkan serta mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.  Berita ini juga dapat diakses melalui website Kemenkeu dengan judul “Ina Bantu Tarik Investor Global ke Indonesia”.

 

***

Wawancara Kompas TV bersama Menteri Perhubungan, Kepala BKPM, dan Juru Bicara INA. 

JAKARTA, KOMPAS.TV – Isu investasi semakin jadi perhatian serius akhir-akhir ini seiring dengan perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi dan perang dagang AS-China.

Pemerintah pun berusaha keras menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemasukan negara.

Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 2,07%.

Apabila pemerintah tidak segera bertindak, pelemahan ekonomi ini akan mengancam kelancaran pembangunan dan kelangsungan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Februari 2021 lalu pemerintah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang bertugas untuk menarik investasi masuk ke

Indonesia.

Proyek-proyek di tiga sektor infrastruktur, yakni jalan tol, pelabuhan, dan bandara mengandalkan lembaga ini untuk memperoleh sumber pembiayaan dan investasi. Saat ini dikabarkan pemerintah sedang menawarkan 90 proyek infrastruktur kepada investor asing melalui INA.

Jauh sebelum terbentuknya INA, pemerintah sudah menjalankan pembangunan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA).

Pembiayaan infrastruktur non-APBN ini disebut-sebut sebagai langkah pemerintah untuk memberi peran yang lebih luas kepada swasta di sektor infrastruktur.

Program ini mendapat respon yang sangat positif dari pihak swasta yang terlihat dari banyaknya investasi yang masuk.

Hingga saat ini setidaknya ada 34 proyek infrastruktur yang dibiayai tanpa APBN, murni dari swasta.

Investasi di sektor maritim perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah demi kelancaran proyek strategis nasional yaitu program tol laut, sehingga dalam hal ini pemerintah perlu mendorong investasi di sektor maritim khususnya pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Beberapa proyek infrastruktur yang dikelola swasta, Pelabuhan Patimban misalnya, hingga saat ini masih belum beroperasi secara maksimal yang diakibatkan oleh ketidaksiapan pemerintah menata dan menjaga kualitas investasi yang sudah ada.

 

Hubungi Kami

Keperluan

3 + 10 =

Pin It on Pinterest

Share This