Menapakkan kaki kembali di Prakati Center di bilangan Jakarta Pusat, Masyita menghadiri Hadi Soesastro Policy Forum: “Indonesia and Australia in the Global Response to Climate Change” sembari bernostalgia. Duduk di samping Professor Ross Garnaut bersama Mari Elka Pangestu, ketiganya terlibat dalam diskusi yang dipandu oleh Djisman Simandjuntak selaku moderator.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh CSIS Indonesia dan Australia National University (ANU) Indonesia Project ini adalah yang pertama setelah sempat terhenti saat Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Yose Rizal Damuri membuka acara kegiatan sebelum mempersilahkan Professor Ross Garnaut untuk berdiri di podium untuk menyampaikan materinya.

Progress Mitigasi Perubahan Iklim Masih Terlalu Lamban

Hadi Soesastro dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan institusi dalam kerjasama internasional. Pacific Economic Council Cooperation (PECC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah dua contoh institusi yang melibatkan Hadi Soesastro dalam pengembangannya. Peran ini tidak jauh dengan persepsinya pada kerjasama global maupun kerjasama kawasan, termasuk konsep open regionalism.

Sebagai salah satu internasional, dunia mencoba memecahkan permasalahan iklim melalui kerjasama internasional. Paris Agreement dan target untuk menjaga suhu bumi di bawah 1.5 derajat celcius adalah salah satu gong dari upaya kerjasama internasional. Upaya ini disebut sebagai concerted unilateral mitigation yang berhasil mendorong pergerakan dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun progress yang dihasilkan melalui perjanjian internasional masih terlalu sedikit dan terlalu lambat. Komitmen nasional masing-masing negara belum bisa menjadi solusi pasti dari perubahan iklim. Ditambah dengan dinamika politik iklim global yang masih berpusat di kawasan Eropa. Upaya akan sulit untuk berjalan jika tidak disetujui oleh negara-negara barat tersebut.

Jika mitigasi perubahan iklim gagal, tentu seluruh negara akan terdampak. Indonesia akan terdampak sebagai salah satu negara kepulauan yang dikelilingi lautan, bisa saja tenggelam. Bahkan Australia pun akan menjadi negara maju yang paling merasakan dampak dari kegagalan mitigasi iklim.

Pendanaan: Tantangan Utama Aksi Iklim Negara Berkembang

Komitmen nasional negara memang belum bisa mendorong pencapaian Paris Agreement. Gabungan seluruh Nationally Determined Contribution (NDC) masih sangat jauh dari target di tahun 2050 mendatang. Salah satu kerikil yang menghalangi ambisi negara-negara adalah pendanaan.

“Current global climate finance is Insufficient, Inefficient, and Unfair in addressing climate change.“

Mahmoud Mohieldin, UN Climate Change High-Level Champion for Egypt.

Untuk menjawab permasalahan ini, Masyita membeberkan kunci jawaban, yaitu kreativitas. Dalam memperoleh pendanaan iklim, aktor global perlu berfikir kreatif untuk mendapatkan pendanaan. Kreativitas inilah yang mendorong Indonesia untuk menciptakan skema blended finance.

Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya untuk mendapatkan pendanaan iklim. SDG Indonesia One, Green Sukuk, hingga Blue Bonds dimanfaatkan Indonesia sebagai instrumen pendanaan untuk mengatasi permasalahan iklim. Upaya ini dilengkapi oleh skema nilai karbon dalam bentuk bursa karbon (carbon market) dan pajak karbon (carbon tax) yang masih dalam tahap pengembangan.

Selain itu, Indonesia melakukan pembentukan Country Platform untuk ETM (Energy Transition Mechanism). ETM mencakup usaha mendorong industri batu bara untuk pensiun dini atau coal phase out dan mendorong pembangunan energi terbarukan di Indonesia.

Selain membangun instrumen, Indonesia juga berusaha membentuk ekosistem yang mendukung. Salah satunya adalah menginisasi pembuatan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2. Eksistensi taksonomi diharapkan dapat mempermudah masuknya pendanaan pada aktivitas yang mendominasi di negara berkembang, yaitu aktivitas transisi.