Mobilisasi pendanaan di luar APBN, baik domestik maupun internasional, perlu dioptimalkan melalui kebijakan fiskal untuk mendukung proyek pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan. Ia juga menambahkan bahwa, sejak tahun 2016 Kementerian Keuangan telah melaksanakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) untuk melacak pengeluaran pendanaan mitigasi dan adapatasi perubahan iklim. Juga sebagai acuan untuk evaluasi kebijakan yang dilakukan.

Hal ini terungkap di Webinar yang diadakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan tajuk Strategi Pendanaan Lingkungan dan Infrastruktur Berkelanjutan. Dalam webinar yang dilaksanakan pada 10 Desember 2021, Masyita, yang juga merupakan alumna FEB UI, mendapat kesempatan untuk memberikan Keynote Speech. Bersama Masyita hadir juga Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), Darwin Trisna Djajawinata, dan dari Peneliti LPEM FEB UI, Nauli Desdiani dan Teuku Riefky.

Penandaan anggaran perubahan iklim juga dilakukan secara regional. Dimana sejak awal tahun 2020 telah dilakukan uji coba regional climate budget tagging pada 11 daerah. Menyusul kemudian di 2021 akan ada 6 daerah percontohan lainnya dengan target seluruh daerah di Indonesia.

Selain itu, Masyita juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), penyusunan Climate Change Fiscal Framework (CCFF),  dan beberapa regulasi untuk menerapkan carbon pricing (Nilai Ekonomi Karbon), dengan implementasi mekanisme NEK termasuk carbon tax.

Simak Webinar Strategi Pendanaan Lingkungan dan Infrastruktur Berkelanjutan di bawah, yang telah diunggah di kanal Youtube LPEM FEB UI di bawah. [tautan]