Untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, dunia berkomitmen untuk mengejar keberlanjutan dalam 17 sektor. Sektor-sektor ini tercakup dalam sebuah agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda ini dirancang untuk dapat tercapai pada tahun 2030. Semakin dekat dengan tenggat waktu, dunia mengencangkan semangat dan upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan. Salah satu bentuk semangat untuk mewujudkan keberlanjutan tertuang pada SDGs Annual Conference 2022, yang dilaksanaan pada Kamis, 1 Desember 2022.
Realokasi Pendanaan SDGs
Dua tahun ke belakang, upaya untuk mencapai SDGs pada 2030 mengalami banyak hambatan yang datang akibat pandemi Covid-19. Realokasi pendanaan terjadi dengan skala besar yang awalnya diperuntukkan pada pencapaian SDGs menjadi untuk pendanaan Covid-19.
Di saat perekonomian dunia mulai terbuka, global kembali dihadapi oleh tantangan-tantangan baru. Mulai dari bagaimana peningkatan aktivitas pasca pandemi yang tidak didukung oleh pengadaan yang memadai menyebabkan meledaknya inflasi di berbagai negara. Tidak hanya itu, prospek ekonomi di beberapa negara maju juga mengalami penurunan. Jika prospek ekonomi negara maju mengalami penurunan, hal ini akan turut berdampak pada negara berkembang, terutama pada sisi ekspor.
Dari permasalahan-permasalahan inilah, pendekatan yang lebih komprehensif dan upaya yang sifatnya lebih berkelanjutan harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs. Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk mengejar pencapaian SDGs adalah dengan mengusung pelaksanaan ekonomi hijau.
Ekonomi Hijau untuk Pencapaian SDGs
Pada kesempatan ini, Masyita menyampaikan perspektif dari sisi pemerintah terkait pentingnya penerapan ekonomi hijau untuk mencapai target SDGs pada 2030. Masyita berbagi panggung dengan Sahba Sobhani (Director of Istanbul International Center for Private Sector in Development), Nurdiana Darus (Corporate Secretary and Head of Sustainability & Corporate Affairs Unilever Indonesia), dan Kania Sutiswinata sebagai moderator pada sesi ini.
Guna mencapai ekonomi hijau, maka diperlukan upaya untuk melakukan transisi. Dalam melakukan transisi hijau, tentu biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Uang fiskal yang dimiliki pemerintah tidak akan cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan biaya dari transisi ini. Untuk itu, uang fiskal hanya bertindak sebagai pendanaan katalis untuk mendorong mekanisme lain untuk membiayai transisi hijau. Salah satu mekanisme yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh pendanaan adalah ETM (Energy Transition Mechanism). Mekanisme ini digunakan untuk memudahkan pembiayaan transisi di sektor energi. Sektor energi adalah sektor yang paling kompleks dalam penerapan transisi hijau ini.
Untuk itu, kontribusi pemerintah dalam pelaksanaan transisi hijau ini dapat dilihat pada dua sisi, yaitu sisi pendanaan dan sisi ekosistem. Di sisi pendanaan, pemerintah mengusung pembiayaan (pembiayaan katalis) dari. APBN maupun non-APBN, melalui kerjasama internasional, uang murah, pendanaan kreatif seperti sukuk hijau, hingga PPP (Public-Private Partnership) dalam beberapa projek hijau. Sedangkan pada sisi ekosistem, terdapat institusi yang membantu projek hijau lebih bankable yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), SDG Indonesia One, hingga GCF (Green Climate Fund) sebagai institusi internasional yang turut membantu pengadaan ekosistem pendanaan transisi hijau.
Namun upaya dari satu sisi saja tidak cukup, melainkan harus ada upaya kolektif dalam mewujudkan transisi hijau. Upaya kolektif tidak melulu harus dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau level atas saja, melainkan individu juga harus ikut serta dalam pencapaian SDGs dengan ekonomi hijau ini. Karena dengan melakukan transisi hijau, maka pencapaian SDGs akan memiliki sifat yang lebih berkelanjutan.
“Tanpa kamu, tujuan kita hanya mimpi belaka. Mari berjalan beriringan mewujudkan cita-cita bersama dan jangan sampai ada yang tertinggal di belakang.”
