Road to G20: Transisi Energi Sebagai Kunci Pembangunan Indonesia

Transisi energi menjadi salah satu upaya utama Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Dengan secara bertahap mengurangi proporsi brown energy dan secara bersamaan mendorong alternatif penggunaan energi terbarukan (green energy), Indonesia berupaya untuk melakukan transisi energi yang adil dan terjangkau bagi seluruh pihak yang terlibat.

Untuk mencapai komitmen NDC (Nationally Determined Commitment) pada 2030 dan NZE (Net-Zero Emission) pada 2060, Indonesia tengah membangun country platform sebagai kerangka pendanaan bagi akselerasi transisi energi. Sejatinya, tidak ada negara di dunia ini yang akan menanggung biaya projek 100%. Perlu adanya kontribusi pendanaan dari sumber lain, baik komersil maupun non-komersil. Untuk menarik investor, maka dibutuhkan skema pendanaan yang kreatif dan harus bersifat tepat sasaran (fiable). Partisipasi Bank Dunia (WB), Indonesia Investment Authority (INA) Multilateral Development Banks (MDBs) banyak negara, dan pihak swasta. Bahkan, filantropis pun sangat diharapkan untuk mendukung akselerasi transisi energi ini.

Bekerjasama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun lingkup pendanaan yang berkelanjutan. Dari sisi pemerintah, kebijakan pajak dan kebijakan lain yang dibutuhkan untuk menarik sektor swasta turut serta dalam transisi ekonomi ini. OJK juga telah mendorong sektor keuangan untuk membangun roadmap dalam mendukung keuangan yang berkelanjutan. Sedangkan Bank Indonesia membangun kesadaran industri dan pasar dalam aspek-aspek yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah membuat produk-produk perbank-an yang dapat turut mendukung transisi ekonomi di Indonesia.

Melalui projek Energy Transition Mechanism (ETM) kesempatan pasar untuk berinvestasi pada sektor yang lebih hijau akan terbuka lebar. Misalnya, pada industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri energi surya, dan industri serupa lainnya. Dengan begitu, pembangunan Indonesia yang bersifat berkelanjutan dapat terwujud.

Pembangunan Indonesia harus berkelanjutan dan harus lebih hijau. Hal ini berdasar pada isu perubahan iklim menjadi salah satu bintang utama dalam ranah global saat ini. Perubahan iklim mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Bahkan, dianggap sebagai tantangan yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Pandemi Covid-19. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki risiko tinggi dari dampak perubahan iklim. Resiko ini menambah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, kenaikan air laut, dan dampak perubahan iklim lainnya. Untuk itu, urgensi untuk menangani perubahan iklim, baik secara nasional maupun internasional, yang bersifat berkelanjutan pun meningkat.

Melalui kegiatan Road to G20 Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia 13 Juli 2022 lalu ,di Bali, Masyita menyampaikan perspektifnya mengenai upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi dari sisi pendanaan. Hal ini disampaikan Masyita pada sesi Fireside Chat; On Mobilizing Funds for the Nett-Zero Emission Agenda of the Country bersama dengan Enrico Hariantoro (Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan), Jiro Tominaga (Country Director for Indonesia, Asian Development Bank), Zalina Shamsudi (Head of International Programme Asia Pacific, Climate Bonds Initiative), Pradana Murti (Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)), dan Wito Tantra (Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance).

Simak penyampaian Masyita dan panelis lainnya secara lengkap melalui kanal YouTube PT SMI di bawah ini

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This