Rapat Kerja ADPMET: Transisi Keuangan Menuju Energi Hijau

Asosiasi Daerah Penghasil Migas & Energi Terbarukan (ADPMET) menyelenggarakan Rapat Kerja dalam rangka membahas tuntas kenaikan harga migas dan proyeksi pemanfaatannya, dengan tema “Transisi Keuangan Menuju Energi Hijau” yang diadakan pada tanggal 8-10 Juni 2022.

Pada kegiatan rapat kerja tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mewakili Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, untuk menyampaikan keynote speech dengan topik “APBN dan Transisi Keuangan menuju Ekonomi Hijau”.

Masyita menyampaikan bahwa APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan pembangunan nasional, termasuk diantaranya meliputi mitigasi perubahan iklim dan kebijakan transisi energi. Di samping itu, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju di tahun 2045, dan dalam pencapainnya, diperlukan beberapa prasyarat yaitu infrastruktur yang memadai, SDM yang berkualitas, kemampuan adopsi teknologi, serta pembangunan daerah dan kebijakan yang baik.

Reformasi struktural yang didukung reformasi fiskal dibutuhkan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, berbagai langkah reformasi struktural telah dilakukan oleh pemerintah, seperti reformasi sektor riil melalui omnibus law cipta kerja, reformasi sektor keuangan, dan reformasi fiskal melalui UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dan Upaya reformasi struktural akan terus dilanjutkan pada tahun 2023.

Strategi kebijakan fiskal 2023 yang dirancang pemerintah antara lain memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Selain itu juga meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistic melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta pengembangan pembiayaan yang inovatif.

Arah reformasi struktural dan fiskal selanjutnya diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi berkelanjutan yang hijau. Kebijakan pembangunan ekonomi hijau diantaranya peningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, pengembangan industri berbasis baterai, pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), mobiliasi pembiayaan ekonomi hijau, dan optimalisasi kerjasama internasional.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This