Oped The Jakarta Post: Is a just and green recovery affordable to Indonesia?

Oped The Jakarta Post, 16 November 2021.

Mampukah Indonesia menjalankan Pemulihan Ekonomi yang adil dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?

Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung aksi iklim (climate action) walau berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Usaha yang telah dilakukan Indonesia antara lain pengesahan Peraturan Presiden mengenai Nilai Ekonomi Karbon, serta Kebijakan Fiskal untuk mendukung pajak karbon. Tetapi aksi iklim membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan saat ini masing-masing negara, khususnya negara berkembang, sedang dihadapi dengan masalah pemulihan pasca pandemi COVID-19, dan hal ini menjadi prioritas utama.

Masalah makroekonomi, fiskal, dan moneter menjadi topik utama pada Koalisi Kementerian Keuangan untuk Aksi Iklim dan G20. Posisi Indonesia yang memimpin Koalisi Kementerian Keuangan untuk Aksi Iklim dan Presidensi dalam G20 dapat dimanfaatkan untuk penyampaian masalah yang dihadapi oleh Negara Berkembang saat ini. Negara Berkembang membutuhkan anggaran yang besar yang melebihi anggaran dalam negeri untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan komitmen aksi iklim.

Pada bulan Juni 2021, UNFCC mengajak Negara Maju untuk menyediakan anggaran sebesar 100 milyar USD guna membiayai adaptasi iklim jangka panjang bagi Negara Berkembang. Hal ini adalah satu dari banyak agenda yang akan dimonitor oleh Indonesia sebagai Pemimpin Koalisi Kementerian Keuangan dalam Aksi Iklim dan Presidensi dalam G20.

Indonesia diharapkan dapat memberi contoh dalam memimpin dan dapat membangun kerjasama multi-nasional dalam pemulihan ekonomi secara global.

Baca selengkapnya di sini.

***

The JakartaPost.com – The United Nations climate change conference (COP26) has just concluded, and already world leaders have come together to make several major pledges. Indonesia proudly joined more than 100 nations agreeing the reach a net sink by 2030. We are also part of a coalition of more than 80 countries pledging to cut methane emissions by at least 30 percent by 2030. Notably, we are just one of some 20 countries comitted to phasing out coal power.

These new commitments dovetail with our Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) submission earlier this year. The LTS document outlines Indonesia’s plan to reach peak emissions by 2030 and achieve net-zero emissions (NZE) by 2060 or sooner, making us one of only two countries in Southeast Asia to have done so. This aspiration indicates our commitment to climate action, that despite being battered by COVID-19, we seek to project a confident and proud 2021.

Notwithstanding the above, COP26 negotiations also made clear that major sticking points remain, particularly around financing to support countries of the Global South.  

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This