Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadakan The 8th OECD Forum on Green Finance and Investment, rangkaian virtual conference dari tanggal 11-14 Oktober 2021 dibagi menjadi 4 topik:
- Rethingking the finance agenda in the “decade for delivery”;
- Developing transition finance, promoting climate alignment, and ensuring market efficiency;
- Mobilising capital to meet urgent environmental objectives;
- Driving Progress, Measuring Impact.
Forum tahunan ini mempertemukan investor, financial regulators, policy makers, dan perwakilan dari perusahaan serta masyarakat sipil secara global, untuk berdiskusi dan bertukar pikiran demi pembangunan yang lebih baik dan lebih hijau.
Mewakili Menteri Keuangan, Masyita Crystallin hadir sebagai narasumber pada hari pertama dalam sesi opening plenary dengan subtopik Outlook on green finance and the low-emissions transition on the eve of COP26. Narasumber lain yang hadir pada diskusi tersebut adalah Daniel Franco, Minister of Economy and Finance Italia, Laurence Tubiana, Chief Executive Officer of European Climate Foundation (ECF), Ingrid Barnsley, Deputy Director of Environment Directorate OECD, dan Eric Usher, Head of United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).
Pada sesi ini, Masyita yang juga merupakan Sherpa dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam mencapai target NDC. UNFCCC mencatat akan ada 1.5miliar pekerja yang dipengaruhi oleh transisi hijau. Sebelum pandemi, adanya gap antara kebutuhan pembiayaan untuk transisi hijau dan anggaran yang tersedia, karena estimasi anggaran pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim hanya sanggup mengcover 21,3 persen dari total kebutuhan anggaran. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan ambisi Indonesia untuk mencapai target NDC dan Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 [tautan terkait LTS-LCCR Indonesia], ada pembaharuan strategi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:
- Untuk NDC, Pemerintah memperbaharui kebijakan adaptasi dan aksi yang dilakukan sesuai dengan kondisi terkini, selain itu Pemerintah juga memasukkan isu terkait laut dan merinci elemen yang dibutuhkan dalam adaptasinya. Anggaran yang dibutuhkan tidak jauh berbeda daripada sebelumnya, tetapi pemerintah fokus untuk mencari kesempatan kerjasama internasional dalam membantu pencapaian target pendanaan adaptasi yang dibutuhkan.
- Sedangkan untuk LTS-LCCR 2050, Indonesia memiliki target untuk mencapai penyerapan bersih karbon sektor hutan dan guna lahan (FOLU) pada 2030, dan terus berusaha untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060.
Selain itu, Pemerintah telah mengatur anggaran nasional yang lebih hijau dengan menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging [tautan terkait] di tingkat nasional dan regional. Di samping itu juga adanya pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas PPN untuk pengembangan energi terbarukan untuk menarik pendanaan dari sektor swasta. SDG (Sustainable Development Goals) Indonesia One, Green Sukuk, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Mekanisme Transisi Energi, dan pajak karbon juga merupakan instrumen yang dikembangkan Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim.
Simak diskusi lengkap sesi Opening Plenary: Outlook on green finance and the low-emissions transition on the eve of COP26 pada situs OECD, diharapkan untuk melakukan registrasi e-mail agar dapat melihat rekaman diskusi dari rangkaian acara tersebut. [tautan]
