Sumber berita dari situs Kementerian Keuangan RI yang tayang dengan judul “Bukan Sekedar Nominal Tetapi Efektivitas Alokasi Berdasarkan Bukti” pada tanggal 27 Mei 2020. [tautan]

***

Bukan Sekedar Nominal Tetapi Efektivitas Alokasi Berdasarkan Bukti

Jakarta, 27/05/2020 Kemenkeu – Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi mengatakan bahwa saat ini kesehatan menjadi prioritas pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Namun demikian, ini bukan semata soal alokasi anggaran kesehatan tetapi juga soal peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

“Jadi, di Kemenkeu itu evidence based policy (kebijakan berdasarkan bukti). Kita memiliki data pengeluaran Kementerian / Lembaga (K/L) harian lalu data tersebut dianalisa. Kita memperhatikan kemampuan disbursement (penyaluran) dari K/L. Saat ini, anggaran kesehatan penanganan COVID-19 Rp75 triliun. Jika dilihat datanya, hingga Maret belum terlihat lonjakan pengeluaran yang signifikan. Jadi, kita menunggu data April-Mei untuk melihat apakah perlu anggaran tambahan,” jelasnya.

Masyita berharap pandemi ini dapat dilalui dengan baik dan masyarakat yang terdampak bisa mendapat bantuan yang dibutuhkan. Ia juga berharap setelah pandemi berakhir perekonomian akan lebih baik.

“Memang tidak mudah menghadapi ini baik buat Indonesia maupun semua negara di dunia. Bahkan negara maju pun mengalami kesulitan. Sektor ekonomi berusaha kita selamatkan sebab kita tidak mau masyarakat kehilangan pekerjaan akibat sektor industri terlanjur mati. Namun, terkadang media selalu membenturkan kalau menjaga ekonomi itu tidak menjaga manusianya. Padahal jika sektor riil itu jatuh yang rugi masyarakat juga,” pungkasnya.

Artikel selengkapnya, baca di majalah Media Keuangan Edisi Juni 2020.