Staf Khusus Menteri Keuangan RI yang juga menjadi Sherpa dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, Masyita Crystallin, hadir untuk menjadi Keynote Speaker mewakili Menteri Keuangan RI pada acara yang diselenggarakan Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI). Konferensi dan pameran energi terbarukan tahunan yang juga didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, The 10th Indo EBTKE Conex 2021 mengangkat tema “Energy Transition Scenario Towards Net Zero Emission”.
Masyita hadir pada sesi plenary 4: Investment Forum dengan topik “Mobilizing of Financial to Support Renewable Energy in Energy Transition Toward Net Zero Emission in Indonesia”. [tautan acara terkait]
Simak liputan katadata.co.id pada acara tersebut dengan judul Pengembangan SDM Jadi Isu Penting dalam Fase Transisi Energi yang telah tayang pada 24 November 2021. [tautan]
***
Persoalan pendanaan dan pembiayaan dalam masa transisi energi merupakan hal penting, tapi bukan satu-satunya isu.
Pemerintah menilai pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi isu yang sangat krusial selama masa transisi menuju energi terbarukan dalam beberapa tahun mendatang. Persoalan pendanaan dan pembiayaan dalam masa transisi energi merupakan hal penting, tapi bukan satu-satunya isu.
Berbagai isu krusial terkait transisi energi yakni energi, infrastruktur, hingga sumber daya manusia. Masalah SDM memegang peranan penting agar Indonesia tak menjadi sekedar pengikut atau follower teknologi. “Khusus untuk listrik misalnya kita harus tetap memastikan ketersediaan energi di pulau-pulau terluar di daerah-daerah terpencil dan tetap harus feasible,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin dalam Day 3 – INDO EBTKE CONEX 2021, Rabu (24/11).
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga meminta agar skenario transisi energi dapat berjalan cepat dengan kalkulasi yang tepat. Alasannya, skema dan hitung-hitungan menuju transisi energi dalam mengejar target bauran energi terbarukan membutuhkan dana yang tak sedikit. Padahal, Indonesia telah terkunci dengan kontrak PLTU batu bara jangka panjang sejak lama. Sehingga jika akan beralih ke energi terbarukan secara penuh maka dibutuhkan dana yang cukup besar.
Menurut dia dengan penggantian pembangkit energi fosil ke energi terbarukan, maka biaya pokok penyediaan listrik dipastikan dapat melonjak. Akibatnya akan berpengaruh terhadap penetapan harga ke tingkat konsumen. “Misalnya pendanaan datang, investasi datang, harganya kan lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gapnya? negara? Enggak mungkin, angkanya ratusan triliun,” kata Jokowi dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11). Sebaliknya beban pun tak bisa dialihkan kepada masyarakat. Kenaikan tarif listrik 10-15% saja membuat kehebohan di masyarakat bisa sampai tiga bulan, apalagi jika kenaikannya mencapai dua kali lipat. Jokowi meminta para menteri untuk memberikan masukan yang konkrit dengan kalkulasi yang realistis.
