Pencegahan bencana akibat perubahan iklim (climate disaster) tidak akan terwujud tanpa dukungan sumber daya yang cukup. Oleh karenanya, kita perlu memastikan aspek pendanaan dari kerja besar ini. Menurut UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change), Climate Finance atau pendanaan untuk mencegah perubahan iklim dapat berupa pendanaan lokal, nasional, maupun transnasional. Semuanya ditujukan untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi dari dampak perubahan iklim.

Dewasa ini, project yang paling umum dan memiliki taraf pelaksanaan yang cukup tinggi adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi dampak perubahan iklim. Contohnya adalah mekanisme transisi energi atau energy transition mechanism (ETM). Sedangkan untuk proyek adaptasi, saat ini cukup sulit untuk direalisasikan.

Komitmen Indonesia dalam Menangani Perubahan Iklim

Dalam aksi perubahan iklim (climate action), komitmen Indonesia dapat tampak pada target NDC (Nationally Determined Contribution) yang diturunkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), target Net-Zero Emission, dan target pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).

Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target NDC pada 2030. Target Indonesia adalah mengurangi 29% emisi karbon secara mandiri, yaitu tanpa bantuan internasional. Dengan dukungan dari dunia internasional, Indonesia optimis akan berhasil mengurangi 41% emisi karbon. Secara tujuan pembangunan nasional, Indonesia juga telah memasukan isu perubahan iklim menjadi prioritas nasional. Hal ini tertulis pada RPJMN yang berupaya untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan menghadapi perubahan iklim.

Untuk mencapai NZE pada 2050, Indonesia menerbitkan LSTLCCR 2050 atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate. Upaya ini sejalan dengan Pakta Glasgow (Glasgow Pacts) dimana Indonesia berkomitmen untuk mendalami potensi dan strategi dalam jangka panjang dengan lebih ambisius.

Penanganan perubahan iklim juga sudah tertulis pada agenda tujuan SDGs ke-3. Setiap tujuanbersama dalam SDGs terkait dengan tujuan lainnya. Keterkaitan inilah menunjukan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menangani perubahan iklim.

Arah dan Strategi Kebijakan Pendanaan Iklim Indonesia

Berdasarkan pada analisis sektor-sektor penghasil emisi karbon terbesar, emisi paling banyak dihasilkan Indonesia ada di sektor kehutanan dan sektor energi/transportasi. Namun pada sisi pembiayaan, dana yang harus dikeluarkan untuk mengurangi emisi di sektor energi/transportasi jauh lebih besar dibandingkan pengurangan emisi di sektor kehutanan. Oleh karenanya, Pemerintah memprioritaskan untuk mengurangi emisi karbon dan menambah kekuatan di sektor kehutanan.

Selain itu, Indonesia menerapkan dua prinsip utama. Dua prinsip ini adalah just (adil) dan affordable (terjangkau). Prinsip ini tidak hanya berlaku pada pihak-pihak tertentu saja, melainkan harus adil dan terjangkau baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen atau masyarakat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah melihat peluang untuk mengelola sumber pendanaan iklim. Sumber pendanaan ini berasal dari domestik maupun internasional. Sumber pendanaan domestik yang akan dioptimalisasi oleh pemerintah adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Meskipun penggunaannya dioptimalisasi, APBN tidak mungkin digunakan untuk membiayai seluruh infrastruktur aksi perubahan iklim yang ada di Indonesia. Seluruh negara pun tidak akan mampu untuk mengandalkan anggaran negara untuk seluruh pembangunannya.

Optimalisasi penggunaan anggaran negara atau fiskal dilakukan dengan menjadikan anggaran tersebut sebagai catalytic finance atau pendanaan katalis yang mempercepat sebuah proses atau memulai transisi. Artinya, anggaran ini digunakan pada skema atau mekanisme yang dapat menarik investor swasta untuk melakukan investasi di saat dunia usaha belum melihat manfaat atau keuntungan.

Melalui beberapa strategi dan kebijakan di atas, diharapkan semua target NDC, RPJMN, NZE, dan SDGs yang terkait dengan aksi menghadang perubahan iklim dapat tercapai. Tentu dukungan dan kolaborasi semua pihak menjadi prasyarat utama tercapainya semua target-target tersebut.