Mengikuti rangkaian kegiatan Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA) di Paris, Masyita turut serta menjadi salah satu panelis di hari pertama pada sesi kedua. Sesi ke-dua ini mengusung tema “The Need for Enhanced Multilateral Dialogue and Cooperation in Carbon Mitigation” dan dilangsungkan pada Kamis, 9 Februari 2023.

Masyita duduk di kursi panelis bersama Renganaden Padayachy (MoF Economic Planning and Development of Mauritius), Hugo Morán (Secretary of State for the Environment of Spain), Daniela Stoffel (State Secretary for International Finance of Switzerland, Zulfiya Suleimenova (Minister of Ecology and Natural Resources of Kazakhstan), Leila Chikhaoui (Minister of Environment of Tunisia), dan Cindy Khoo (Deputy Secretary of Strategy Group for PM Office of Singapore). Di sesi dua ini, para panelis dimoderatori oleh Mathias Cormann (Secretary General OECD).

Pada sesi ini, Masyita berbagi pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan aksi mitigasi perubahan iklim. Melalui pembentukan Energy Transition Mechanism Country Platform dan JETP Partnership pada ETM yang diresmikan pada KTT G20 akhir tahun lalu, Indonesia menunjukkan upaya nyata dalam mencapai target NDC Indonesia maupun kesepakatan Perjanjian Paris di tahun 2050. Kedua upaya ini adalah bentuk country ownership Indonesia.

Dialog dan Kerjasama Multilateral untuk Transisi yang Maksimal

Masyita turut menekankan peran kerjasama dan dialog multilateral dalam membangun ekosistem yang memadai bagi pendanaan transisi (transition finance). Mekanisme, instrumen, dan sebuah sistem perlu dibangun bersama oleh global untuk menyamakan langkah dalam memenuhi komitmen emisi nol. Penggunaan “hot pot” yang sudah terbentuk dan berjalan seperti OECD, Koalisi Kementerian Keuangan untuk Perubahan Iklim (Coalition of Finance Minister for Climate Change (CFMCA)), maupun wadah lainnya dapat dimanfaatkan bagi aktor internasional untuk mendiskusikan aksi mitigasi ini.

Tidak hanya harus bekerjasama, negara-negara juga harus menerapkan country ownership terhadap pengembangan ekosistem transisi juga menjadi krusial. Menurut Masyita, country ownership dapat diimplementasikan melalui tiga aspek yaitu kebijakan, instrumen, dan institusi. Ketiga aspek ini perlu secara harmonis dibentuk agar pelaksanaan upaya mitigasi menjadi lebih maksimal.

Simak selengkapnya di sini