Change.org menggelar diskusi publik secara virtual dengan judul “Persiapan Indonesia dalam Pertemuan COP-26 di Glasgow” pada tanggal 21 Oktober 2021. Masyita Crystallin sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan RI dan Sherpa pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim hadir menjadi narasumber, bersama Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional. Change.org merupakan platform media sosial yang menjembatani suara masyarakat dengan para pengambil keputusan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik, yang telah hadir di Indonesia sejak Juni 2012.

Pada diskusi tersebut, Masyita menyampaikan kebijakan fiskal yang mendukung aksi perubahan iklim, salah satunya melalui climate budget tagging, dengan adanya penerapan pajak karbon dan terciptanya pasar karbon, selain itu adanya strategi Energy Transition Mechanism (ETM). Di samping itu, Masyita juga menyampaikan strategi pendanaan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target agenda iklim, yang berasal dari sektor publilk, swasta, dan Internasional. Untuk lebih lengkapnya, diskusi dapat dilihat pada kanal YouTube Change.org di bawah.

Simak juga liputan situs Tempo 22 Oktober 2021 dengan judul Pemerintah Diminta Bawa Isu Transisi Energi Baru Terbarukan ke COP 26 Glasgow [tautan]

***

Pemerintah Diminta Bawa Isu Transisi Energi Baru Terbarukan ke COP 26 Glasgow

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yuda, mengatakan langkah pemerintah mengejar target transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) tidak dapat dilakukan terburu-buru.

Transisi energi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari implementasi, regulasi, maupun pembiayaannya.

“Kendala EBT belum terpecahkan secara teknologi. Kalau semua fosil langsung diganti dengan EBT hari ini, it doesn’t works,” ujar Satya dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Bagaimana Persiapan Indonesia untuk COP 26 Glasgow?’ yang digelar bersama Change.org, Kamis, 21 Oktober 2021.

Transisi energi, menurut Satya, harus dilakukan secara bertahap atau gradual dengan sistem yang sudah matang. Langkah-langkah ini yang dinilai penting disampaikan dalam agenda COP 26 yang akan digelar di Glasglow, Inggris, pada 31 Oktober mendatang.

Indonesia sebelumnya telah berkomitmen mengurangi emisi melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Indonesia ikut dalam gerakan mencapai nol emisi karbon.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dan insentif untuk mengurangi emisi. Pemerintah menginginkan ada sebuah transisi energi yang adil dan
terjangkau.

“Pemerintah telah memberikan dukungan melalui APBN untuk mengendalikan perubahan iklim melalui perpajakan, menyiapkan anggaran, transfer ke daerah serta memberikan pembiayaan inovatif untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Masyita.

Selain insentif, ia mengklaim pemerintah telah menyiapkan instrumen lain, seperti carbon pricing. Indonesia pun menyusun peta jalan menuju nol emisi, yakni Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience atau LTS-LCCR 2050.

Dalam LTS-LCCR 2050 ini, Indonesia berencana menaikkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi deforestasi secara bertahap. Pemerintah menargetkan pengurangan emisi karbon pada 2050 mencapai 540 juta ton CO2 pada 2050 dan pada 2060 mencapai nol emisi.