American Chamber (AmCham) Indonesia mengadakan diskusi pakar (expert discussion) mengenai tantangan dan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 bagi dunia usaha. Dibahas juga economic outlook untuk fase pemulihan ekonomi. Hadir dalam diskusi ini Fauzi Ihsan (ekonom senior), Joseph L. Incacattera (Chief Economist HSBC) dan Masyita Crystallin (Staf Khusus Menteri Keuangan).

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh A Lin Neumann selaku Managing Director AmCham ini, terungkap situasi perekonomian yang dihadapi Indonesia. Awal kuartal pertama ekonomi Indonesia masih belum banyak terdampak. Namun, semua itu berubah drastis di bulan Maret ketika ditemukan kasus positif di Indonesia dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Masyita menerangkan bahwa dalam penanganan dan pemulihan ekonomi Pemerintah melakukan tiga hal. Pertama, menjaga konsumsi dengan subsidi, bansos dan tambahan stimulus konsumsi untuk industri yang terdampak, seperti pariwisata, restoran dan transportasi. Kedua, mendukung dunia usaha untuk mengurangi kemungkinan PHK yang masif dengan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok, insentif kepabeanan dan cukai, dan penyertaan modal negara. Ketiga, mendukung perdagangan ekspor dan impor dengan insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, pengurangan larangan dan pembatasan (lartas), peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan penjaminan untuk kredit modal kerja untuk sektor UMKM dengan penempatan modal pemerintah dan penjaminan melalui Jamkrindo dan Askrindo. Hal ini dilakukan agar dunia usaha tetap produktif di tengah pandemi sambil Pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat dengan bansos dan cash transfer.

Untuk pemulihan ekonomi daerah sendiri, Pemerintah melakukan beberapa dukungan APBN untuk Pemerintah Daerah berupa tambahan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari dana cadangan BUN sebesar Rp 5 Triliun dan pengelontoran dana cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 9.1 Triliun untuk pembangunan fisik yang bersifat padat karya menggunakan tenaga lokal, swakelola dan selesai dalam 3 sampai 4 bulan. Ditambah lagi, Pemerintah Pusat menyediakan fasilitas pinjaman untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp 1 Triliun. “Dukungan ini diharapkan membuat roda perekonomian di daerah bisa terus berputar,” ujar Masyita.