Menjelang akhir pekan pertama bulan Juli 2023, tepatnya pada hari Kamis, 6 Juli 2023, Masyita menghadiri webinar “Adaptation Workstream Webinar: Adaptation Planning and Financing through NAPs and NDCs: Country Experiences” untuk menyampaikan pesan pembuka.
Dalam kesempatan itu, Masyita menyampaikan bahwa kementerian keuangan dapat menjadi roda penggerak aksi adaptasi perubahan iklim. Kementerian keuangan berperan penting dalam mengintegarsikan tindakan adaptasi ke dalam agenda kebijakan negaranya. Termasuk di dalamnya memastikan negara mendapatkan pembiayaan, dan menciptakan platform pembiayaan untuk menarik masuk sektor swasta.
Setelah dibuka, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Alex Forbes (United Nations Environment Programme/ UNEP) dan Rohini Kohli (United Nations Development Programme /UNDP) yang menyampaikan NDCs (Nationally Determined Contribution) dan NAPs (National Adaptation Plan) sebagai instrumen dalam perencanaan aksi adaptasi iklim.
Celah dalam Aksi Adaptasi Iklim
Seiring dengan meningkatnya risiko iklim, diperlukan tindakan adaptasi sebagaimana tindakan mitigasi. Selain menimbulkan kerusakan fisik pada alam, perubahan iklim turut memicu terjadinya konflik. Konflik ini berakar pada potensi meningkatnya angka kemiskinan di dunia akibat perubahan iklim. Menurut penelitian IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2022, perubahan iklim dapat menggagalkan upaya pembangunan, meningkatkan ketimpangan, dan menjebolkan 1,5% populasi dunia pada kategori masyarakat miskin. Untuk itu, dunia perlu beradaptasi dengan perubahan iklim agar dapat meminimalisir dampak buruknya di masa depan.
Meskipun 175 dari 195 negara di dunia sudah berkomitmen untuk menghadapi perubahan iklim melalui NDC, namun masih terdapat celah yang harus dipenuhi. Salah satu faktor yang membuat celah ini adalah gap di sisi pendanaan. Komitmen negara maju menyediakan USD 100 miliar untuk negara berkembang tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan pendanaan adaptasi. Menurut Adaptation Gap Report 2022 yang telah diluncurukan oleh UNEP, aliran keuangan adaptasi internasional ke negara berkembang 5-10 kali lebih rendah dari perkiraan kebutuhan. Celah ini akan terus melebar di masa depan akibat kebutuhan adaptasi yang meningkat 2-4 kali lipat di tahun 2030 (USD 160-340 miliar) dan 8 kali lipat di tahun 2050 (USD 315 – 565 mililar).
Hal tersebut menjadi tantangan bagi kementerian keuangan di dunia untuk berkreasi agar dapat mengatasi mismatch antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan adaptasi. Selain itu, adanya ketidakpastian dalam pendanaan jangka panjang untuk upaya adaptasi iklim menjadi hambatan sendiri bagi perencanaan dan implementasi strategi adaptasi jangka Panjang yang efektif.
Pengalaman Negara dalam Adaptasi Iklim
Webinar tersebut juga merupakan wadah bertukar pengalaman bagi negara-negara yang telah menerapkan aksi adaptasi iklim. Bangladesh, Belize, Eswatini, Meksiko, dan Uzbekistan berbagi pengalaman bagaimana kementerian keuangan di negaranya melakukan adaptasi iklim. Pengalaman yang dibagikan ini diharapkan dapat membantu negara-negara yang hadir dalam menguatkan peran kementerian keuangannya dalam adaptasi iklim.
Melalui sharing session ini, kreativitas, kapasitas, pengetahuan, dan kolaborasi kementerian keuangan dengan kementerian terkait lainnya menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan aksi adaptasi suatu negara.
